IT Governance

IT Governance merupakan konsep yang
berkembang dari sektor swasta, namun dengan
berkembangnya penggunaan Teknologi Informasi
(TI) oleh sektor publik – organisasi-organisasi
pemerintahan- maka IT Governance juga harus
diterapkan di sektor yang banyak menuntut
perbaikan pelayanan bagi masyarakat ini.
Peranan IT governance tidaklah diragukan lagi
dalam pencapaian tujuan suatu organisasi yang
mengadopsi TI. Seperti fungsi-fungsi manajemen
lainnya pada organisasi publik, maka IT
Governance yang pada intinya adalah bagaimana
memanaje penggunaan TI agar menghasilkan output
yang maksimal dalam organisasi, membantu proses
pengambilan keputusan dan membantu proses
pemecahan masalah – juga harus dilakukan.
Prinsip-prinsip IT Governance harus dilakukan
secara terintegrasi, sebagaimana fungsi-fungsi
manajemen dilaksanakan secara sistemik
dilaksanakan pada sebuah organisasi publik.
Weill dan Ross (2004:2) mendefenisikan IT
Governance sebagai keputusan-keputusan yang
diambil, yang memastikan adanya alokasi
penggunaan TI dalam strategi-strategi organisasi
yang bersangkutan. IT Governance merefleksikan
adanya penerapan prinsip-prinsip organisasi dengan
memfokuskan pada kegiatan manajemen dan
penggunaan TI untuk pencapaian organisasi.
Dengan demikian, IT governance pada intinya
mencakup pembuatan keputusan, akuntabilitas
pelaksanaan kegiatan penggunaan TI, siapa yang
mengambil keputusan, dan memanaje proses
pembuatan dan pengimplementasian keputusankeputusan
yang berkaitan dengan TI. Contoh bidang
cakupan IT governance sektor publik adalah
keputusan pemerintah yang menentukan siapa yang
memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam
pembuatan keputusan tentang berapa jumlah
investasi yang dapat dilakukan pada sektor publik X
dengan memanfaatkan TI.